KBRN, Yogyakarta: Politik identitas menjadi momok buruk dalam demokrasi termasuk di Indonesia. Berbagai catatan sejarah demokrasi yang mendorong pemanfaatan politik identitas untuk meraih kekuasaan, berakhir pada kekacauan, ketidakstabilan pemerintahan, kemunduran demokrasi, bahkan muncul perpecahan di masyarakat dan peperangan.
Sehingga kesejahteraan yang diharapkan tidak pernah benar-benar terwujud. Karenanya, sebagai bentuk gerakan bersama menjaga Indonesia dari politik Indentitas, peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan.
Untuk itu, Garda Institute mengadakan seminar hybrid dengan topik Wawasan Kebangsaan Menjelang Pemilu 2024 pada Kamis (4/5/2023). Dengan menghadirkan 3 orang pembicara yaitu Irjend Pol Suwondo Naingolan-Kapolda DIY yang diwakili oleh Direktur Intelkam Polda- Kombes Pol. Syahbuddin Nasution, Dr. B. Wibowo Suliantoro-anggota Dewan Pendidikan DIY serta Dr. Raden Stevanus C. Handoko-anggota DPRD DIY.
Raden Stevanus menyampaikan, pesta demokrasi Indonesia yang semakin dekat, sudah seharusnya semua pihak untuk tidak menggunakan politik identitas. Tidak mendorong gagasan politik identitas sebagai strategi mendapatkan dukungan dalam meraih kekuasaan.
“Sudah saatnya dalam Pemilu 2024, semua pihak untuk bersama-sama mendorong kampanye dengan menyodoran gagasan-gagasan membangun, menghindari penggunaan politik identitas,” ujarnya.
Menurutnya, politik identitas yang digunakan dalam meraih kekuasaan akan membawa perpecahan. Bahkan, politik identitas dapat menciptakan polarisasi dan ketegangan di masyarakat karena menempatkan kepentingan kelompok atau individu di atas kepentingan umum.
Raden Stevanus juga menekankan, bahaya yang akan terjadi bagi negara seperti Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dengan kemajemukan yang luar biasa.
“Indonesia sebagai suatu negara yang sangat majemuk sangat rentan dengan isu politik identitas. Indonesia ditakdirkan hidup dengan kemajemukan suku, ras, adat istiadat, agama, budaya dan bahasa yang berbeda-beda,” kata Raden Stevanus, mengungkapkan.
“Setiap perbedaan berpotensi untuk di dorong sebagai amunisi dalam Politik Identitas. Terlebih di Era digital, pemanfaatan social media dan internet yang tidak sehat akan membanjiri masyarakat dengan informasi-informasi hoax, fitnah dan gagasan negative meraih kekuasaan tanpa mempertimbangkan keutuhan bangsa dan negara ini,” lanjutnya.
Ia juga sangat mengharapkan, agar semua pihak terutama anak muda untuk dapat ikut serta dalam mengisi ruang-ruang digital dengan konten-konten positif, gagasan progressive anak muda dalam membangun bangsa ini, dan ikut menangkal isu negatif dan politik identitas yang dilakukan orang atau kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.
“DIY saat ini memiliki Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan merupakan Perda pertama di Indonesia, Perda ini menjadi dasar bagi pemerintahan DIY untuk terus bergerak membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk menjaga Indonesia seperti yang diharapkan semua pihak,” ujar Raden Stevanus.
Perda ini lanjutnya, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan aparatur sipil negara, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, meningkatkan pemahaman tentang keistimewaan yogyakarta berbasiskan lokal wisdom, mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.
“Hal itu semua sesuai dengan gerakan untuk mencegah timbulnya gagasan politik identitas yang bertentangan dengan semangat Nasionalisme kebangsaan kita semua,” ujar Raden Stevanus.
Sementara, Direktur Intelkam Polda DIY Kombes Pol. Syahbuddin Nasution dalam kesempatan itu menyampaikan terkait kondisi keamanan dan ketertiban DIY. Secara umum, dijelaskannya, Polda DIY akan terus melakukan pencegahan hingga penegakan hukum.
“Polisi di DIY bukan malaikat dan bukan cenayang sehingga membutuhkan kerja sama semua pihak. Kerja sama akan membantu polisi dalam meningkatkan kecepatan dalam penanganan permasalah keamanan, ketertiban, masalah hukum yang terjadi di masyarakat,” kata Kombes Pol Syahbuddin Nasution.
Isu yang berkembang tentang DIY semakin rentan tidak aman, ditegaskan Kombes Pol. Syahbuddin, Polisi telah melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan harkamtibmas serta tentunya mencegah terjadinya kerawanan dan gangguan kamtibmas di wilayah DIY.
“Silahkan cek, kami secara periodic, secara rutin melaksanakan kegiatan Patroli Dini Hari. Memantau situasi, menjaga agar DIY tetap dalam kondisi aman,” kata Kombes Pol Syahbuddin, menambahkan.
Kombes Pol Syahbuddin menambahkan, terkait dengan kenakalan remaja, kriminalitas jalanan yang dilakukan remaja, para orang tua juga diharapkan turut memberikan pemahaman, dan menjaga anak-anak mereka untuk tidak melakukan tindakan yang menjurus kepada tindakan kriminal.
“Pastikan bahwa anak-anak tidak keluar rumah pada malam hari tanpa ada maksud dan tujuan yang jelas agar terhindar dari ajakan untuk berbuat yang meresahkan masyarakat,” ujar Kombes Pol. Syahbuddin.
Sedangkan Dr. Wibowo menyoroti tentang pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi mahasiswa, generasi muda yang saat ini merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan segment yang cukup besar dalam Pemilu 2024.
“Mahasiswa, anak muda harus terlibat aktif dalam Pemilu 2024, ikut serta menjaga proses Pemilu 2024 berjalan lancar, demokratis, bersih, jujur dan bebas dari politik identitas,” ujar Dr. Wibowo
Ditegaskannya, generasi muda harus lebih cermat dalam memilih, pastikan bahwa pilihannya merupakan kandidat atau partai yang mendorong gagasan yang membangun, tidak menggunakan politik identitas sekedar untuk mencapai kekuasaan.
“Pilihan dalam pemilu 2024 akan mempengaruhi pembangunan dan kondisi negara hingga 5 tahun ke depan,” ujar Dr. Wibowo.
Dalam seminar Wawasan Kebangsaan Menjelang Pemilu 2024 di Takom Café & Resto Caturtunggal, Sleman, tersebut diikuti lebih dari 250 peserta, baik secara offline maupun online. (yyw).